Bandung, sekilasbandungraya.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien dalam APBD. Hal itu ia ungkapkan saat memimpin Rapat Pimpinan di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Senin 18 November 2024.
Agenda rapat membahas progres penyusunan APBD 2024, sinkronisasi program indikator makro, evaluasi kinerja triwulan Pj Wali Kota, dan inisiatif pengelolaan sisa makanan hotel serta restoran.
“Rancangan pendapatan sangat penting untuk menyusun struktur belanja yang optimal. Kalau kita menargetkan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) 8 persen sesuai target pemerintah pusat, proyeksi pendapatan harus jelas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Koswara menguraikan, beberapa dinas sudah mencatat kinerja pendapatan yang baik, namun masih diperlukan evaluasi mendalam dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ia juga menyoroti pentingnya analisis terhadap potensi aset daerah dan kinerja BUMD untuk meningkatkan pendapatan dan retribusi.
“Kalau pendapatan rendah, kita tidak bisa mengejar target LPE. Pemerintah harus efektif dalam belanja, memaksimalkan potensi pendapatan, dan menekan kebocoran anggaran,” ungkapnya.
Selain pendapatan, Koswara juga menyoroti efektivitas belanja daerah. Evaluasi belanja tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dampak yang dihasilkan.
“Kita perlu memastikan bahwa belanja daerah memberikan dampak nyata, termasuk pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, banyak program yang belum secara langsung menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Koswara juga menegaskan, pentingnya menetapkan indikator visi misi presiden serta kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan program. Hal ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah.
Ia berharap rapat ini menjadi langkah strategis Pemkot Bandung dalam memastikan APBD dirancang dengan perencanaan yang matang. Semua harus berkomitmen memperbaiki pengelolaan aset dan meningkatkan transparansi data dalam pengambilan kebijakan.
