Dalam kesempatan tersebut, Erwin menyatakan, Pemkot Bandung akan memperketat pengawasan terhadap bangunan yang berdiri di atas aliran sungai dan bantaran.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya membahayakan bangunan itu sendiri, tetapi juga berpotensi menyebabkan banjir dan bencana lainnya bagi lingkungan sekitar.
“Saya sudah instruksikan camat dan lurah untuk mendata seluruh bangunan yang berdiri di atas anak sungai atau solokan. Yang berdiri di atas aliran sungai harus segera ditertibkan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keselamatan bersama,” ungkapnya.
Erwin juga menyinggung soal beberapa bangunan liar seperti kandang domba di kawasan perkotaan yang tidak memiliki izin.
Meski tidak secara langsung melarang, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
Di akhir keterangannya, Erwin mengajak warga untuk lebih peduli terhadap hak bersama dan menjaga lingkungan.
Ia menyebut bahwa membangun di atas aliran sungai berarti telah mengambil hak warga lainnya.
“Solokan, sungai, dan bantaran itu milik warga Kota Bandung. Kalau dibangun seenaknya, itu artinya mengambil hak orang lain. Dalam agama pun itu disebut tindakan zolim. Maka saya mengajak seluruh warga, mari kita jaga bersama lingkungan kita,” ujarnya tegas.
Ia juga menyatakan, kesiapannya untuk turun langsung merobohkan bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas aliran sungai jika telah mendapat izin dari Wali Kota.
“Saya tinggal menunggu izin Pak Wali. Kalau sudah oke, saya akan bergerak menertibkan semua bangunan yang melanggar. Ini untuk keselamatan kita semua,” pungkasnya.
Sejumlah bantuan logistik juga mulai disalurkan kepada warga yang terdampak.
Pemkot Bandung terus mengimbau masyarakat untuk tidak membangun di area rawan bencana, terutama bantaran sungai, demi mencegah kejadian serupa di masa depan.
