Diduga Sebarkan Berita Bohong, Wakil DPRD Jabar Minta Tribunnews Bogor Klarifikasi

Berita365 Dilihat

Indramayu,, sekilasbandungraya.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, dengan tegas membantah informasi yang beredar dalam video kanal media sosial Tribunnews Bogor yang menyatakan dirinya memiliki bisnis pertambangan.

Ia menilai berita tersebut merupakan bohong atau hoaks yang merugikan dan tidak berdasar

Ono menegaskan, bahwa sejak lama ia hanya menggeluti usaha di bidang perikanan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana budidaya serta pertambakan.

Ia menyoroti adanya kemungkinan kesalahan penggunaan istilah “Pertambakan” yang merujuk pada kolam budidaya ikan, yang diplesetkan menjadi “pertambangan” — sehingga menjadi sebuah distorsi yang menyesatkan.

Baca Juga  Sambut HJKB Ke-212 Kecamatan Batununggal Gebyar Gerakan Bebersih Bandung Jilid 4

“Saya yakin 1000 persen tidak memiliki bisnis pertambangan. Usaha saya sejak muda tidak jauh dari bidang perikanan — tidak ada hubungannya dengab pertambangan? Ini bukan sekadar kesalahan, tapi manipulasi narasi,” tegas Ono, Minggu (16/11/2025).

Selain meminta klarifikasi publik, Ono menyerukan agar Tribunnews Bogor segera menghapus video tersebut dari semua platform, termasuk YouTube dan media sosial lainnya.

Ia menilai tindakan ini bertentangan dengan upaya nasional melawan hoaks dan ujaran kebencian yang selama ini digaungkan pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga  Ini Faktor Harga Daging Ayam dan Cabai Masih Tinggi

“Media besar seperti Tribunnews seharusnya menjadi teladan, bukan menjadi alat penyebar disinformasi demi klik dan viral. Rakyat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan narasi yang dirancang untuk memicu emosi,” imbuhnya.

Ono juga menegaskan siap untuk melakukan langkah lebih lanjut, yakni melaporkan Dewan Pers guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.

Ia menekankan pentingnya akuntabilitas media dalam menjaga integritas informasi publik.

“Kami tidak hanya meminta maaf atau klarifikasi. Kami meminta tindakan nyata: hapus, koreksi, dan jaminan tidak akan terulang,” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.