Mitigasi Bencana di Bandung Harus Berbasis Peta Risiko Wilayah

Pemerintahan17 Dilihat

Bandung, sekilasbandungraya.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, meminta BPBD Kota Bandung untuk menyelaraskan materi sosialisasi kebencanaan dengan potensi bencana yang ada di masing-masing wilayah. Menurutnya, edukasi mitigasi tidak melulu soal banjir, namun juga harus mencakup ancaman lain seperti gempa bumi hingga pohon tumbang.

Ia mencontohkan, untuk daerah yang tidak memiliki riwayat banjir, sosialisasi bisa lebih difokuskan pada kesiapsiagaan gempa. Warga perlu dibekali pemahaman tentang cara melindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat jika memungkinkan, serta menghindari area rawan seperti dekat jendela kaca.

“Selain itu, masyarakat perlu mengetahui pentingnya menyiapkan tas siaga bencana berisi perlengkapan darurat,” ujarnya, dalam talk show “Sosialisasi Bencana di Kota Bandung : Warga Sudah Siap atau Baru Diingatkan saat Bencana?” di Studio Garuda TV, Bandung, Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca Juga  Ema Apresiasi Kinerja Kewilayahan Soal Penanganan Sampah

Christian menegaskan, tas siaga tersebut tidak perlu mahal atau bermerek, yang terpenting fungsional untuk mencukupi kebutuhan dasar ketika situasi darurat terjadi.

Menurutnya, pemetaan daerah rawan bencana yang sudah dilakukan BPBD bisa dijadikan pijakan untuk menentukan materi dan target sosialisasi.

Dengan pemetaan itu, edukasi di kawasan rawan banjir dapat dikonsentrasikan pada upaya penanganan banjir, sementara wilayah lainnya mendapatkan materi yang relevan dengan risiko bencana yang dihadapi.

Ia menjelaskan, pengawasan dan edukasi harus berjalan seiring agar langkah mitigasi tidak terganggu oleh perilaku yang justru memperparah keadaan. Oleh karena itu, penguatan mitigasi bencana di Kota Bandung mesti dilakukan sejak dini melalui kesiapan infrastruktur, pemetaan risiko, edukasi yang tepat sasaran, serta keterlibatan masyarakat.

Baca Juga  Cegah Perundungan di Sekolah, Ridwan Kamil Luncurkan Program Stopper Jabar

“Untuk memperluas jangkauan edukasi, kami juga mendorong kerja sama lintas sektor, antara lain dengan Dinas Pendidikan agar materi mitigasi dapat disampaikan di sekolah, serta dengan perangkat daerah dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi kebencanaan,” katanya

Tinggalkan Balasan