SEKILAS BANDUNG RAYA – “Sampah adalah cermin bagaimana sebuah kota mengorganisasi warganya.”
Dari Knowledge, Behavior, hingga Habit dalam Membangun Budaya Kota”
Sosialisasi membuat orang tahu.
Sistem membuat orang mampu.
Insentif membuat orang mau.
Konsistensi membuatnya menjadi kebiasaan
Setiap pagi, kita melakukan sesuatu yang hampir sama: membuang sampah. Sisa makanan, plastik, botol, kardus, kertas, dan berbagai benda yang sudah tidak kita perlukan berpindah dari rumah ke tempat sampah. Setelah itu kita berharap satu hal sederhana: sampah tersebut segera hilang dari pandangan.
Masalahnya, sampah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat.
Bandung sudah bertahun-tahun berbicara tentang pengurangan dan pemilahan sampah. KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), bukan gagasan baru. Edukasi, kampanye, bank sampah, kawasan bebas sampah, kompos, maggot, hingga berbagai gerakan lingkungan sudah pernah dan terus dilakukan.
Tetapi pertanyaannya justru semakin penting: kalau sosialisasi sudah berlangsung bertahun-tahun, mengapa pemilahan sampah belum menjadi kebiasaan yang normal di seluruh lingkungan Bandung?
Menurut saya, kita perlu berhenti terlalu cepat menyalahkan masyarakat.
Mengatakan “warga belum sadar” memang mudah. Tetapi jika persoalannya hanya kesadaran, seharusnya setelah bertahun-tahun sosialisasi hasilnya sudah jauh berbeda. Penelitian tentang pengelolaan sampah di Bandung menunjukkan persoalannya lebih kompleks: masih ada keterbatasan fasilitas pemilahan di rumah, sistem pengumpulan yang belum konsisten, serta kesenjangan kesiapan teknis antarwilayah.
Artinya, persoalan sampah Bandung bukan semata-mata budaya masyarakat.
Ada persoalan sistem.
Bayangkan seorang warga sudah bersedia memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Tetapi ketika diangkut, keduanya kembali tercampur. Apa yang terjadi pada perilaku warga pada minggu berikutnya?
Ia mulai berpikir: “Untuk apa saya repot memilah kalau akhirnya dicampur lagi?”
Di sinilah kita melihat persoalan yang sering luput. Perubahan perilaku membutuhkan sistem yang konsisten.
Warga tidak cukup diberi tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga harus tahu mengapa harus melakukannya, bagaimana melakukannya, siapa yang menerima hasil pemilahan, dan apa manfaat yang mereka dapatkan.
Penelitian tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di Bandung bahkan menemukan bahwa persoalan terjadi di setiap tahapan. Pemilahan dari sumber masih rendah, pemanfaatan sampah organik terbatas, dan pada tahap pengumpulan maupun penyimpanan masih ditemukan sampah organik dan anorganik yang belum terpisah. �
UNDIP Publisher
Jadi, jangan hanya bertanya: “Mengapa warga tidak memilah?”
Pertanyaan yang lebih jujur adalah:
“Apakah sistem kita sudah membuat warga mudah untuk memilah?”
Bandung sebenarnya sedang bergerak ke arah yang lebih serius. Pada 2026, Pemkot memperkuat pengelolaan sampah berbasis wilayah melalui Gaslah, dengan 1.596 petugas pemilah dan pengolah sampah di tingkat RW. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kepatuhan pemilahan.
Ini langkah penting. Tetapi jangan sampai Gaslah hanya menjadi tambahan petugas yang bekerja mengatasi sampah setelah sampah dihasilkan.
Gaslah harus menjadi bagian dari ekosistem.
Rumah memilah. RW mengolah. Petugas memastikan proses berjalan. Sampah organik masuk ke kompos atau maggot. Sampah anorganik memiliki jalur ke bank sampah atau mitra pengolahan. Pemerintah memastikan standar dan fasilitas. Dunia usaha menyediakan pasar bagi material yang masih memiliki nilai ekonomi.
Dengan kata lain, jangan hanya membangun sistem pengangkutan sampah. Bangun sistem nilai sampah.
Di sinilah pendekatan kita perlu berubah.
Sampah organik bukan sekadar sesuatu yang harus dibuang. Ia bisa menjadi kompos. Sampah tertentu dapat menjadi bahan baku. Sampah anorganik terpilah memiliki nilai ekonomi. Bahkan Pemkot Bandung kini mengembangkan keterhubungan antara pengolahan sampah organik, Buruan Sae, dan pemanfaatan hasilnya untuk kebutuhan pangan masyarakat.
Tetapi ekonomi sampah tidak akan tumbuh jika seluruh mata rantainya berjalan sendiri-sendiri.
Dan ini mungkin persoalan yang lebih besar: kita terlalu sering memiliki banyak program, tetapi belum cukup kuat membangun satu sistem yang menghubungkan semuanya.
Ada pemerintah. Ada RW. Ada bank sampah. Ada komunitas. Ada sekolah. Ada kampus. Ada dunia usaha. Ada pengelola sampah. Semuanya bergerak. Tetapi apakah mereka benar-benar berada dalam satu rantai nilai?
Penelitian tentang KangPisMan di Antapani Tengah menemukan bahwa kolaborasi memang sudah ada, tetapi pertemuan lintas aktor masih belum cukup rutin sehingga pemahaman dan komitmen bersama belum merata.
Ini penting.
Masalah sampah tidak bisa diselesaikan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri.
Sampah bergerak dari rumah ke lingkungan, dari lingkungan ke fasilitas pengolahan, dari pengolahan menuju pasar, dan sisanya baru menuju tempat pembuangan akhir. Jika satu mata rantai putus, sistem kembali bergantung pada pengangkutan.
Padahal Bandung sedang menghadapi tekanan besar. Kajian terbaru memperkirakan timbulan sampah kota mencapai sekitar 1.574 ton per hari pada 2025, sementara kapasitas Sarimukti menjadi persoalan serius.
Karena itu, ukuran keberhasilan kita juga harus berubah.
Jangan hanya menghitung berapa kali sosialisasi dilakukan. Jangan hanya menghitung berapa RW yang diberi label kawasan bebas sampah.
Jangan hanya menghitung berapa tempat sampah yang dibagikan.
Hitung berapa ton sampah yang berhasil dicegah dari rumah.
Hitung berapa banyak sampah organik yang selesai di tingkat RW. Hitung berapa banyak material yang masuk kembali ke rantai ekonomi. Hitung berapa banyak rumah yang konsisten memilah. Hitung berapa banyak residu yang benar-benar berkurang.
Sebab sampah adalah persoalan perilaku sekaligus persoalan desain sistem.
Kalau kita ingin warga disiplin, sistem harus dapat dipercaya.
Kalau kita ingin warga memilah, fasilitas harus tersedia. Kalau kita ingin warga berpartisipasi, mereka harus merasa dilibatkan.
Kalau kita ingin masyarakat konsisten, manfaatnya harus terasa.
Dan kalau kita ingin program bertahan, jangan menggantungkan semuanya kepada satu-dua orang penggerak.
Kita membutuhkan sistem yang tetap berjalan meskipun orangnya berganti.
Mungkin sudah waktunya Bandung berhenti bertanya, “Bagaimana membuat masyarakat sadar sampah?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Bagaimana membuat sistem persampahan yang memungkinkan masyarakat berbuat benar dengan mudah?”
Mulailah dari satu RW. Petakan sampahnya. Ketahui jumlah organik dan anorganiknya. Tentukan siapa yang mengolah. Pastikan siapa yang membeli atau menggunakan hasilnya. Tetapkan jadwal pengumpulan. Berikan insentif. Ukur hasilnya setiap bulan.
Jika berhasil, perluas.
Sebab persoalan sampah Bandung bukan kekurangan slogan. Kita membutuhkan rantai yang utuh: dari rumah, ke lingkungan, ke pengolahan, ke pasar, dan kembali menjadi manfaat.
Dan mungkin sudah waktunya kita berhenti mengatakan:
“Masyarakat Bandung belum sadar sampah.”
Lalu menggantinya dengan pertanyaan yang lebih konstruktif:
“Sudahkah kita membangun sistem yang membuat masyarakat mudah untuk sadar, mau untuk memilah, dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar berarti?”
Karena warga tidak selalu membutuhkan lebih banyak sosialisasi. Kadang mereka membutuhkan bukti bahwa ketika mereka melakukan hal yang benar, sistem di belakang mereka juga melakukan hal yang sama.
Sampah bukan hanya masalah apa yang kita buang. Sampah adalah cermin bagaimana sebuah kota mengorganisasi warganya.
Oleh: Subchan Daragana, S.Sos., M.I.Kom. (Warga Bandung, Akademisi Universitas Bakrie, dan Social Architect)
