Bandung, sekilasbandungraya.com – Bandung punya banyak data, tetapi belum tentu mengenal seluruh kekuatannya. Kita tahu berapa jumlah penduduk, di mana sekolah, pasar, rumah sakit, taman, dan fasilitas publik berada. Kita juga memiliki data UMKM dan berbagai kelompok masyarakat. Namun ketika sampah menumpuk, ruang publik tidak terawat, UMKM kesulitan pasar, atau anak muda membutuhkan ruang berkarya, pertanyaan yang muncul sering kali tetap sama: siapa yang bisa membantu menyelesaikannya?
Padahal, bisa jadi orang yang dibutuhkan tinggal tidak jauh dari persoalan itu. Ada warga yang bertahun-tahun mengelola lingkungan. Ada komunitas yang memahami karakter kampungnya. Ada pelaku usaha yang memiliki jaringan pasar. Ada dosen yang menguasai teknologi atau transportasi. Ada anak muda yang mampu membuat aplikasi. Ada pengusaha yang bersedia membuka akses. Mereka ada. Yang belum selalu ada adalah peta yang mempertemukan kemampuan mereka dengan kebutuhan kota.
Karena itu, Bandung membutuhkan apa yang saya sebut Social Map Bandung: peta kekuatan sosial yang menunjukkan bukan hanya siapa yang tinggal di suatu wilayah, tetapi siapa memiliki keahlian, komunitas, jaringan, sumber daya, dan kemauan untuk berkontribusi. Ini bukan sekadar database. Ia harus menjadi peta hidup yang membantu pemerintah menemukan orang yang tepat ketika sebuah persoalan muncul.
Selama ini kita sangat baik memetakan benda. Kita tahu di mana jalan, sekolah, pasar, taman, dan gedung berada. Tetapi pembangunan kota juga membutuhkan peta tentang manusia. Di Braga, misalnya, bertemu warga, pelaku usaha, seniman, komunitas, dan wisatawan. Di Cibaduyut terdapat tradisi industri alas kaki yang panjang. Di kawasan kampus terdapat pengetahuan dan talenta. Di kampung-kampung kota terdapat warga yang setiap hari menyelesaikan persoalannya dengan cara mereka sendiri. Semua itu adalah aset sosial Bandung.
Manfaatnya harus terasa bagi warga. Seorang pelaku UMKM tidak sekadar tercatat, tetapi dapat ditemukan ketika sebuah hotel, restoran, pusat oleh-oleh, atau kegiatan kota membutuhkan produk lokal. Komunitas lingkungan tidak sekadar dicatat, tetapi dapat dihubungkan dengan program kebersihan. Anak muda yang memiliki kemampuan digital dapat dipertemukan dengan persoalan kota yang membutuhkan solusi teknologi. Data menjadi berguna ketika membuka akses dan kesempatan.
Social Map juga tidak harus dimulai dengan proyek teknologi yang mahal. Pemerintah Kota Bandung dapat memulainya sebagai proyek percontohan di beberapa kelurahan dengan karakter berbeda. Kelurahan bersama warga memetakan komunitas, UMKM, keahlian, kelompok pemuda, organisasi sosial, ruang kreatif, pelaku usaha, fasilitas, dan persoalan utama. Data kemudian diverifikasi bersama masyarakat agar tidak menjadi daftar yang hanya bagus di atas kertas.
Pengelolaannya sebaiknya berada di tingkat Pemerintah Kota sebagai platform lintas perangkat daerah, dengan satu unit koordinator yang menjaga standar dan kualitas data. Kecamatan dan kelurahan menjadi pintu masuk. Perguruan tinggi membantu metodologi dan analisis. Komunitas, organisasi sosial, dan warga menjadi sumber sekaligus validator. Dunia usaha dapat menjadi mitra. Dengan pembagian peran seperti ini, Social Map tidak menjadi milik satu dinas, tetapi menjadi infrastruktur sosial kota.
Namun peta itu harus segera diuji dalam persoalan nyata. Misalnya sebuah kelurahan ingin mengurangi sampah rumah tangga. Dari peta terlihat ada bank sampah, komunitas lingkungan, sekolah, kampus, dan pelaku usaha daur ulang. Mereka dipertemukan, diberi target, lalu bekerja bersama. Keberhasilannya tidak diukur dari jumlah rapat atau sosialisasi, tetapi dari berapa banyak sampah yang benar-benar berkurang.
Model yang sama dapat digunakan untuk UMKM. Pemerintah tidak perlu berhenti pada pelatihan. Petakan pelaku usaha, kemudian hubungkan dengan pasar yang tersedia. Keberhasilannya dapat dilihat dari jumlah UMKM yang memperoleh pasar baru, peningkatan omzet, dan pekerjaan yang tercipta. Untuk anak muda, pemerintah dapat menyediakan ruang eksperimen untuk menguji gagasan tentang transportasi, lingkungan, teknologi, budaya, atau ekonomi kreatif. Kota tidak hanya meminta anak muda memiliki ide, tetapi memberi mereka kesempatan untuk mengujinya.
Di sinilah cara kerja pemerintah perlu berubah. Pemerintah tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Perannya adalah menetapkan arah, membuka akses, menghubungkan pihak yang relevan, memastikan aturan main, dan mengukur hasil. Pertanyaannya bukan lagi semata, “Program apa yang harus dibuat?” tetapi “Masalah apa yang harus diselesaikan, siapa yang sudah memiliki kemampuan, dan apa yang harus pemerintah lakukan agar mereka dapat bekerja?”
Agar tidak berhenti sebagai proyek digital, Social Map membutuhkan ukuran yang sederhana. Pertama, berapa banyak potensi warga yang berhasil dipetakan dan diverifikasi. Kedua, berapa banyak potensi tersebut benar-benar digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Ketiga, berapa banyak manfaat yang dirasakan warga, masalah berkurang, peluang usaha bertambah, pekerjaan tercipta, atau ruang sosial menjadi lebih hidup.
Ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: Social Map bukan alat pengawasan. Data harus dikumpulkan secara transparan, berbasis persetujuan, memiliki tujuan yang jelas, dan melindungi data pribadi. Yang dicatat adalah kapasitas sosial yang memang bersedia dikontribusikan, bukan kehidupan personal warga. Tujuannya memberdayakan, bukan mengawasi.
Gagasan ini sebenarnya sederhana. Tetapi dampaknya bisa besar karena ia mengubah cara kita melihat masyarakat. Warga bukan sekadar angka dalam data kependudukan. Mereka memiliki keahlian, pengalaman, jaringan, dan solusi. Pemerintah yang mampu mengenali kekuatan tersebut akan lebih mudah membuat kebijakan yang tepat dan lebih cepat menemukan mitra ketika persoalan muncul.
Karena itu, saya ingin mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung: mulailah Social Map sebagai proyek nyata, bukan sekadar gagasan. Pilih beberapa kelurahan. Petakan kekuatan warganya. Verifikasi bersama. Pilih satu persoalan prioritas. Temukan pihak yang mampu membantu. Tetapkan target enam bulan. Ukur hasilnya secara terbuka. Jika berhasil, perluas. Jika belum, perbaiki.
Tidak perlu menunggu aplikasi sempurna. Tidak perlu menunggu semua persoalan selesai sekaligus. Mulailah dari satu kawasan dan satu masalah yang benar-benar dirasakan warga. Dari sana kita belajar, mengukur, dan memperbesar yang berhasil.
Bandung tidak kekurangan orang yang mampu. Kita hanya belum memiliki peta yang menunjukkan siapa mampu melakukan apa.
Mungkin selama ini kita terlalu sibuk membuat peta tentang jalan yang harus dilalui, sementara lupa membuat peta tentang manusia yang bisa membantu membangun jalan itu.
Sudah waktunya Bandung memiliki keduanya.
kota yang cerdas bukan hanya kota yang tahu apa yang dimilikinya, tetapi kota yang tahu siapa yang dapat membuatnya menjadi lebih baik.
Oleh: Subchan Daragana, S.Sos., M.I.Kom.
Warga Bandung, Akademisi Universitas Bakrie, dan Social Architect
