Bandung, sekilasbandungraya.com – Penjabat Sekda Kota Bandung, Dharmawan meminta aparat kewilayahan untuk aktif menyebarkan informasi terkait pelayanan. Hal itu agar layanan bisa berlangsung transparan dan akuntabel.
Hal itu dilontarkan Dharmawan saat membuka Workshop Sinergitas Aparatur Kewilayahan dalam Mendukung Akselerasi Publikasi Program Prioritas Pimpinan di Grandia Hotel Selasa, 15 Oktober 2024.
“Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu kunci suksesnya adalah kemampuan kita untuk menyampaikan informasi secara tepat dan efektif kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, informasi yang akurat dan cepat akan membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemkot Bandung. Sehingga warga dapat merasakan manfaat dari program tersebut.
”Untuk mencapai hal ini, sinergisitas di antara kita sebagai aparatur pemerintah sangatlah penting. Sinergisitas antar-aparatur kewilayahan tidak hanya berfungsi sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai pengawal dan pelaksana program yang ada di lapangan,” tuturnya.
Atas hal itu, Dharmawan menegaskan setiap aparatur di berbagai tingkatan harus memiliki kesamaan visi dan persepsi dalam menyampaikan informasi dan melaksanakan program yang menjadi prioritas semua aparatur.
”Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi dan perangkat daerah, serta memperkuat keterpaduan dalam penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dharmawan berpendapat, pada era digital saat ini, publikasi program dan kebijakan tidak dapat dilakukan secara sporadis atau parsial, melainkan harus terintegrasi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Oleh karena itu, penggunaan media sosial, website resmi pemerintah, maupun media massa harus dilakukan secara sinergis dan terarah,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bandung, Evi Hendarin berharap kegiatan ini mampu tersampaikan dan diterapkan secara maksimal khususnya oleh aparatur kewilayahan.
“Kita harap kegiatan ini bisa diimplementasikan. Ke depannya selaras dan dipublikasikan masih sampai tingkat kewilayahan termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tuturnya.
