Bandung, SBR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Bandung. Keberadaan sekolah swasta dinilai menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan yang bersama-sama mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Farhan pada kegiatan Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SD Swasta Kota Bandung Periode 2027–2030 di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 30 Oktober 2026.
Menurut Farhan, kebutuhan layanan pendidikan tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi hanya melalui penyelenggaraan sekolah negeri. Karena itu, sekolah swasta perlu dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan semakin banyak anak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
“Kami berkeyakinan kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta diperlukan untuk memastikan semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Kita membutuhkan sekolah swasta,” ujar Farhan.
Ia menyebutkan, terdapat 213 SD swasta di Kota Bandung. Dengan asumsi rata-rata 200 siswa per sekolah, keberadaan sekolah-sekolah tersebut diperkirakan melayani sekitar 40.000 peserta didik.
Kontribusi tersebut menunjukkan besarnya peran sekolah swasta dalam mendukung layanan pendidikan di Kota Bandung. Selain membantu memperluas kapasitas layanan pendidikan, keberadaan sekolah swasta juga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing keluarga.
“Kalau semuanya 100 persen ditanggung pemerintah, sulit bagi kita mencapai target wajib belajar 12 tahun,” ungkapnya.
Perluas Kesempatan Belajar bagi Anak
Farhan juga menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi perhatian bersama. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 7.800 anak di Kota Bandung yang belum mengakses pendidikan.
Untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak tersebut, Pemkot Bandung mendukung pengembangan program Sekolah Rakyat. Saat ini, Kota Bandung telah memiliki Sekolah Rakyat sementara yang dikelola Kementerian Sosial.
Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Gedebage di atas lahan seluas lima hektare dengan dukungan pemerintah pusat.
Menurut Farhan, upaya memperluas akses pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur penyelenggara pendidikan. Sekolah negeri, sekolah swasta, dan Sekolah Rakyat memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak.
“Oleh karena itu, integrasi sistem sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekarang ada Sekolah Rakyat merupakan integrasi yang tidak bisa kita abaikan lagi,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi para kepala sekolah dasar swasta yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, tetapi juga mengemban tanggung jawab dalam mengelola satuan pendidikan.
Farhan berharap FKKS SD Swasta Kota Bandung dapat terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga kontribusi sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar semakin optimal.
Melalui sinergi tersebut, Pemkot Bandung berharap kapasitas layanan pendidikan dapat terus diperkuat dan semakin banyak anak memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan yang layak.
