BANDUNG,sekilasbandungraya.com – Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres dan Polresta memperkuat upaya pemberantasan kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan kegiatan pengungkapan kejahatan jalanan sekaligus pemusnahan barang bukti berupa knalpot tidak sesuai standar, minuman keras (miras), obat keras terlarang, dan narkotika di Lapangan Apel Mapolda Jabar, Jum’at (7/8/2026).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian yang dinilai telah merespons berbagai keresahan masyarakat, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, begal, peredaran narkotika hingga penggunaan knalpot brong.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jabar, Polres dan Polresta di seluruh Jawa Barat yang memiliki kinerja sangat tinggi terhadap apa yang menjadi kegelisahan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, keresahan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kehilangan kendaraan, tetapi juga terganggunya rasa aman dan nyaman akibat berbagai bentuk kejahatan jalanan.
“Anak-anaknya terlibat narkoba, obat-obatan terlarang, pakai knalpot brong. Hari ini ada upaya secara sistemik untuk memerangi seluruh kejahatan itu,” katanya.
Dedi menegaskan pemberantasan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian. Kolaborasi antara TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan.
“Jajaran polisi saja tidak cukup, TNI saja tidak cukup, Satpol PP tidak cukup, Dishub tidak cukup. Harus semua masyarakat memiliki nyali yang sama bahwa kejahatan ini harus diperangi,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran obat keras terlarang dan narkotika.
Menurut Pipit, polisi tidak hanya mengejar pengedar yang berada di lapangan, tetapi juga membidik pihak yang menjadi otak dan pemasok barang terlarang.
“Ini merupakan tantangan bagi kami untuk melakukan pengembangan terhadap peredaran obat keras terlarang maupun narkotika lainnya,” ujar Pipit.
Ia menegaskan penyelidikan akan dikembangkan hingga ke sumber distribusi, termasuk apabila jaringan tersebut melibatkan pelaku dari luar Jawa Barat.
“Kami terus melakukan upaya pengungkapan bukan hanya sekadar para pengedarnya, tetapi kepada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari mana pun, walaupun itu lintas provinsi,” katanya.
Kapolda juga menyoroti aksi begal yang menjadi salah satu persoalan keamanan yang meresahkan masyarakat Jawa Barat.
Polda Jabar bersama jajaran kewilayahan akan memperkuat penegakan hukum sekaligus membangun strategi pencegahan untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif.
“Bagaimanapun caranya, apa pun langkah-langkahnya, kita harus perkuat kolaborasi dengan semua pihak. Kita lawan begal, kita lakukan penegakan hukum,” tegasnya.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah menggandeng komunitas ojek online (ojol) sebagai bagian dari sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Menurut Pipit, pengemudi ojol memiliki mobilitas tinggi dan beraktivitas hampir sepanjang waktu sehingga dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan.
“Kami membangun bersama-sama aliansi ojol untuk masuk ke dalam sabuk Kamtibmas. Ojol ini satu-satunya yang siskamlingnya 1 x 24 jam,” ungkapnya.
Para pengemudi ojol nantinya diharapkan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas atau kondisi mencurigakan di wilayah yang mereka lewati.
Polda Jabar juga menyiapkan unit reaksi cepat di sejumlah titik rawan untuk merespons laporan masyarakat.
“Kita harapkan ojol yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat bisa bersama-sama minimal memberikan informasi tentang adanya kecurigaan yang mereka lihat dan rasakan,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut akan diperkuat melalui sistem rayonisasi di tingkat kabupaten dan kota hingga mencakup wilayah Jawa Barat.
Pemberantasan kejahatan jalanan juga diarahkan pada aspek pencegahan, terutama terhadap anak-anak dan remaja.
Kapolda menyebut pihaknya tengah menyiapkan program Orang Tua atau Wali Memanggil. Program tersebut mendorong orang tua lebih aktif memantau keberadaan anak, terutama pada waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan beristirahat.
“Orang tua kita dorong untuk peduli kepada keberadaan anak-anaknya. Pada jam-jam yang harusnya istirahat, harusnya belajar, mereka masih di luar,” katanya.
Jika anak tidak kunjung pulang pada waktu tertentu, orang tua dapat berkoordinasi dengan kepolisian atau aparat gabungan yang disiapkan untuk membantu mencari dan mengantarkan anak kembali ke rumah.
Dedi Mulyadi menambahkan, sejak sekitar setahun terakhir telah diterapkan komitmen antara orang tua dan sekolah terkait perilaku anak.
Orang tua yang menyekolahkan anaknya disebut menandatangani perjanjian agar anak tidak keluar rumah melewati batas waktu tertentu, tidak menggunakan sepeda motor sebelum memiliki SIM, tidak menggunakan knalpot brong, tidak merokok, serta tidak mengonsumsi minuman keras.
“Konsekuensinya di situ orang tua menandatangani, apabila melanggar maka bersedia mengundurkan diri dari sekolahnya,” ujar Dedi.
Kapolda menegaskan pengawasan terhadap anak harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua juga diminta tidak memberikan fasilitas yang justru membuka peluang anak melakukan pelanggaran.
“Kalau bisa, orang tuanya jangan memfasilitasi,” tegas Pipit.
Dedi menegaskan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan akan terus didorong, termasuk melalui pemberian penghargaan bagi warga yang berperan aktif.
Menurutnya, masyarakat perlu kembali memiliki keberanian untuk menjaga lingkungan masing-masing dan tidak bersikap acuh terhadap tindak kejahatan.
“Sudah lama warga kita ini agak tertidur. Sekarang kita membangkitkan kembali semangat untuk menjaga kampung dan kemudian menjadi jawara (Jaga Rawat Jawa Barat) ,” pungkasnya. (Le*)
