Kota Bandung, Sekilasbandungraya.com – Pemerintah Daerah harus segera melakukan transformasi pemerintahan digital dalam berbagai sektor, terutama untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Pelayanan Keterbukaan Publik bagi Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung di Ciwidey Valley Resort Kabupaten Bandung, Kamis 2 Maret 2023.
Ia mengatakan, transformasi pemerintahan digital bertujuan untuk digital welfare atau kesejahteraan masyarakat fokusnya sektor pendidikan, kesehatan dan layanan jaminan dan perlindungan sosial.
“Pelayanan harus serba cepat, biaya berkurang, aksebilitas pelayanan dan tranparansi informasi publik. Datanya saling terintegrasi sehingga mempermudah pelayanan publik,” katanya.
Menurutnya, standar pelayanan harus dibuat dengan sangat dinamis, dan harus terus bisa menyesuaikan semua masalah yang muncul saat masyarakat mengakses layanan tersebut.
Pendekatan ‘problem base’ ini, lanjutnya, mendorong penemuan pola pelayanan publik mengacu pada perbaikan terhadap masalah akses pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis masalah diharapkan melampaui performa (performance base).
“Penyelenggara harus meningkatkan sarana pengaduan dan kemampuan mengelola pengaduan,” ujarnya.
Dia membagikan strategi digitalisasi yang secara komprehensif mengubah proses inti dan pelayanan dalam birokrasi publik kepada para peserta yang merupakan PPID Pembantu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Pertama, pelibatan masyarakat dalam menyusun desain sistem berbasis digital agar sistem didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan memberikan kemudahan akses layanan publik.
Kedua, integrasi sistem antar organisasi pelayanan publik berupa pengembangan satu aplikasi untuk saling berbagi informasi.
Lalu, Hierarki dan prosedur pelayanan publik yang terlalu berlebihan perlu untuk dipangkas.
Terakhir, perubahan paradigma pengelolaan pengaduan.
Sebagai informasi, dalam mewujudkan Kota Bandung yang unggul dalam pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Bandung mendorong implementasi smart city melalui transformasi digital di berbagai aspek pelayanan masyarakat.
Menyandang predikat sebagai pelopor smart city di Indonesia, transformasi digital Kota Bandung telah menyentuh hampir pada berbagai aspek pelayanan.
Kota Bandung juga terus berusaha mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada dengan hadirnya Bandung Sadayana sebagai rumah digital bagi semua aplikasi.
Hadirnya Bandung Sadayana juga sekaligus berperan sebagai wadah literasi digital dan kolaborasi masyarakat Kota Bandung.
Inovasi Bandung Sadayana, juga dilengkapi fitur pendukung yang terintegrasi dengan berbagai layanan digital pemerintah, startup di Kota Bandung dan instansi lainnya.
Seperti layanan kependudukan, perizinan, perpajakan, CCTV, stok darah PMI, harga pangan PD Pasar, open data, informasi Covid-19, JDIH, BPOM, tourism, LAPOR!, hingga Call Center 112.
