Bandung,sekilasbandungraya.com – Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap 17 kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi selama periode Januari hingga Mei 2026 dengan total 31 orang tersangka.
Kabidhumas Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar bersama jajaran polres di wilayah hukum Jawa Barat.
“Dari Januari sampai Mei 2026, Polda Jabar dan jajaran berhasil mengungkap 17 perkara penyalahgunaan migas subsidi dengan total 31 tersangka,” kata Hendra dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (13/5/2026)
Ia menjelaskan, dari 17 perkara tersebut, enam kasus merupakan penyalahgunaan BBM subsidi dan 11 kasus penyalahgunaan LPG subsidi.
Menurut dia, pengungkapan kasus tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Bogor, Sumedang, Sukabumi, Cimahi, Cirebon, Indramayu, dan Karawang.
Hendra menyebutkan sejumlah barang bukti yang diamankan antara lain sekitar 10.800 liter BBM subsidi, 3.206 tabung LPG berbagai ukuran, 16 kendaraan roda empat, satu kendaraan roda enam, satu kendaraan roda tiga, lima unit telepon seluler, serta 44 pelat nomor palsu.
“Pelat nomor palsu ini digunakan untuk mendapatkan barcode pembelian BBM subsidi,” katanya.
Selain itu, polisi juga menyita alat suntik pemindah isi tabung LPG dan freezer yang digunakan dalam praktik penyalahgunaan LPG subsidi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan modus operandi para pelaku antara lain membeli BBM subsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memakai banyak barcode dan pelat nomor palsu untuk memperoleh BBM subsidi di SPBU.
“BBM subsidi dibeli dengan harga sekitar Rp6.800 hingga Rp7.800 per liter, kemudian dijual kembali ke industri dengan harga Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter,” katanya.
Selain itu, pelaku juga memindahkan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Menurut dia, berdasarkan hasil penyidikan, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,021 miliar. Sementara potensi kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp19,114 miliar.
Wirdhanto menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan migas subsidi agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” katanya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Sindu Priyo windoko mengapresiasi langkah Polda Jabar dalam menjaga distribusi energi subsidi agar tepat sasaran.
Ia mengajak masyarakat membeli BBM dan LPG sesuai peruntukan serta melaporkan dugaan penyalahgunaan energi subsidi melalui Pertamina Call Center 135 maupun aparat kepolisian.
Di sisi lain, Wadan Pomdam III/Siliwangi Letkol cpm Cepi Subagyo, S. I. P.,menegaskan pihaknya siap mendukung penegakan hukum terhadap penyalahgunaan migas, termasuk jika ditemukan keterlibatan oknum anggota TNI.
“Kami siap berkolaborasi dengan Polda Jabar untuk menindak apabila ada anggota yang terlibat pelanggaran pidana terkait penyalahgunaan migas subsidi,” katanya. (Le)
