SEKILAS BANDUNG RAYA – Saya mencermati dinamika dan kegaduhan yang berkembang dalam hubungan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.
Menurut saya, persoalan ini perlu disikapi dengan kepala dingin dan kedewasaan dalam berpolitik maupun dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kita harus memahami bahwa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan satu kesatuan mandat politik yang diberikan oleh masyarakat. Keduanya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: menjadi Wakil Wali Kota bukan sekadar mendapatkan jabatan, melainkan juga membutuhkan kematangan dalam memahami posisi, tanggung jawab, dan etika kepemimpinan.
Seorang Wakil Wali Kota harus mampu menunjukkan kedewasaan dalam bersikap. Tidak semua perbedaan harus dipertontonkan kepada publik. Tidak semua ketidakpuasan harus menjadi polemik. Dan tidak setiap persoalan pembagian tugas harus berujung pada kegaduhan politik.
Dalam sebuah pemerintahan, komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan merupakan fondasi utama. Jika terdapat perbedaan pandangan, selesaikan melalui ruang dialog dan mekanisme pemerintahan yang semestinya.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa Wali Kota merupakan pemegang mandat utama dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wakil Wali Kota memiliki peran strategis untuk membantu, mendukung, dan menjalankan tugas yang didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memahami posisi bukan berarti kehilangan kehormatan. Menghormati kepemimpinan bukan berarti kehilangan harga diri. Justru di situlah letak kematangan seorang pemimpin.
Kepemimpinan tidak boleh dibangun atas dasar ego, perasaan ingin lebih menonjol, ataupun kepentingan untuk mendapatkan pengakuan publik.
Saya percaya Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memiliki tanggung jawab besar untuk membawa Kota Bandung ke arah yang lebih baik. Karena itu, energi kepemimpinan seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan terkuras dalam polemik internal.
Kepada Wakil Wali Kota, saya berharap ada kedewasaan untuk melihat persoalan ini secara lebih luas. Jangan sampai perbedaan dalam memahami peran justru mengorbankan kepentingan masyarakat Kota Bandung.
Rakyat tidak membutuhkan dua pemimpin yang saling menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Rakyat membutuhkan dua pemimpin yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk melayani.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa sering seorang pemimpin tampil di hadapan publik, tetapi seberapa besar kontribusinya bagi masyarakat.
Mari kita kedepankan kedewasaan, etika, dan tanggung jawab. Jangan biarkan ego mengalahkan amanah.
Bandung membutuhkan kepemimpinan yang matang, bukan kegaduhan yang berkepanjangan.
Salam hormat untuk masyarakat Kota Bandung.
Reza Safrilyan
