Bandung, SBR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat strategi pengendalian inflasi menjelang akhir 2026. Kewaspadaan ditingkatkan menyusul sejumlah momentum besar, mulai dari Natal dan Tahun Baru (Nataru), Imlek, Ramadan, Idulfitri 2027, hingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengendalian inflasi menjadi faktor penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi Kota Bandung secara tahunan (year on year) mencapai 2,95 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date) tercatat sebesar 2,18 persen, dengan pertumbuhan ekonomi semester II mencapai 5,78 persen.
“Pada dasarnya, kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Salah satu syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali,” kata Farhan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Selasa (3/11/2026).
Farhan menyebut lima momentum berdekatan yang perlu diwaspadai, yakni Nataru, Imlek, Ramadan, Idulfitri, dan SPMB. Peningkatan aktivitas masyarakat pada periode tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan.
Sebagai strategi pengendalian inflasi, Pemkot Bandung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat pemantauan harga, memastikan ketersediaan stok pangan, serta menjaga kelancaran distribusi dari pasar induk ke pasar tradisional. Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diperkuat untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.
Khusus komoditas beras, Pemkot Bandung memastikan pasokan dalam kondisi aman. Harga rata-rata beras saat ini berada di angka Rp13.585 per kilogram atau sekitar Rp85 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski demikian, ketersediaan beras mencukupi dengan surplus mencapai sekitar 35.000 ton dari berbagai varietas, mulai dari beras SPHP hingga premium.
“Kita pastikan stoknya ada. Stok beras banyak sekali. Kita punya surplus beras sampai 35.000 ton,” ujarnya.
Selain bahan pangan, sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran turut memengaruhi inflasi Kota Bandung. Di antaranya BBM, kontrak rumah, sewa rumah atau kos-kosan, sigaret kretek putih, emas perhiasan, hingga transportasi udara.
Farhan menjelaskan, transportasi udara masuk dalam 10 besar faktor yang memengaruhi inflasi. Hingga Senin sebelum pertemuan, jumlah penumpang pesawat tercatat sekitar 2.200 orang per hari, seiring bertambahnya sejumlah destinasi penerbangan domestik.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 18 juta perjalanan masuk (inbound) ke Kota Bandung dan 14 juta perjalanan keluar (outbound). Selisih empat juta perjalanan tersebut menjadi potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas pariwisata dan jasa.
BI Apresiasi Upaya Pengendalian Inflasi Pemkot Bandung
Kepala Perwakilan Wilayah BI Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengapresiasi perhatian Pemkot Bandung terhadap pengendalian inflasi. Ia menyebut inflasi Kota Bandung masih terkendali dan diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran pada 2026. BI juga berkomitmen memperkuat sinergi bersama TPID hingga akhir tahun.
“Kita lihat inflasi Kota Bandung masih terkendali dengan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 2,18 persen, kami perkirakan inflasi pada 2026 ini masih berada dalam rentang sasaran,” ujar Junanto.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, menjelaskan bahwa karakteristik Bandung sebagai kota jasa membuat kebutuhan pangan tidak hanya dipengaruhi penduduk lokal, tetapi juga wisatawan dan masyarakat komuter. Jumlah perjalanan masuk wisatawan ke Bandung bahkan mencapai sekitar dua juta setiap bulannya.
“Kota Bandung sebagai kota jasa tidak hanya dipengaruhi permintaan penduduk lokal tetapi juga wisatawan dan penduduk komuter, kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terutama bahan makanan sehingga ketersediaan pangan harus memperhitungkan seluruh aktivitas masyarakat masuk ke Kota Bandung,” ungkap Nevi.
Nevi menilai keberadaan dua pasar induk di Kota Bandung memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Optimalisasi fungsi pasar induk sebagai katalisator rantai pasok dinilai penting untuk memastikan pasokan ke pasar-pasar tetap lancar dan harga lebih stabil.
“Kita memiliki keuntungan strategis dengan adanya dua pasar induk. Bagaimana kita bisa memerankan fungsi pasar induk sebagai katalisator penjaga stabilitas rantai pasok ke pasar-pasar yang ada di Kota Bandung,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, menambahkan bahwa kompleksitas aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu daerah dengan variabel penghitungan inflasi yang cukup tinggi.
“Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kompleksitas variabel yang paling banyak dalam penghitungan inflasi. Oleh karena itu, kita fokus ke Kota Bandung,” ujar Budi.
