Kota Bandung, Sekilasbandungraya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengapresiasi peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program ini diharapkan mampu membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa kehadiran Poliran menjadi peluang bagi ribuan pencari kerja, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat, untuk mendapatkan pekerjaan.
Farhan mengapresiasi inisiatif Kapolri yang melibatkan berbagai pihak dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. “Alhamdulillah, Poliran ini membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja di Kota Bandung khususnya di Jawa Barat. Dengan adanya Poliran, diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Bandung maupun Jawa Barat,” kata Farhan di Monumen Perjuangan Poliran, diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Bandung maupun Jawa Barat,” kata Farhan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan juga memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Keluarga yang sejahtera dinilai menjadi salah satu fondasi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kapolri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Sementara itu, Jawa Barat masih memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,67 persen.
Melihat kondisi tersebut, Polri berupaya mengambil peran dengan memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah terhubung dengan pelatihan dan perusahaan penyedia lapangan kerja.
Suyudi mengatakan, Poliran bukan untuk mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun dunia usaha. Program ini lebih diarahkan untuk memperkuat kolaborasi agar proses pelatihan, rekrutmen, hingga penyaluran tenaga kerja berjalan lebih optimal.
Salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program ini adalah memastikan proses rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar.
“Saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melakukan penindakan tegas,” ujar Suyudi.
Masyarakat yang menemukan praktik percaloan dalam proses pencarian kerja dapat melaporkannya melalui layanan kepolisian 110 maupun jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, menyambut positif inisiatif Poliran. Ia menyebut penurunan TPT nasional terus berlangsung, dari 4,91 persen pada Agustus 2024, menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, hingga 4,75 persen pada Agustus 2026.
Meski demikian, menurutnya, percepatan penyerapan tenaga kerja membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Yassierli juga mengingatkan para pencari kerja agar terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan industri yang terus berkembang. Sertifikat kompetensi menjadi salah satu modal penting untuk memperbesar peluang memperoleh pekerjaan.
“Industri berubah cepat, mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki skill, kompetensi dan sertifikat kompetensi. Pastikan teman-teman lulusan SMK maupun perguruan tinggi untuk terus mengasah kompetensinya,” ucap Yassierli.
Ia turut mendorong lulusan SMK dan perguruan tinggi memanfaatkan berbagai balai pelatihan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas.
Kepada perusahaan yang membuka lowongan kerja, Yassierli meminta agar proses penerimaan tenaga kerja dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif.
“Kalau mereka benar-benar sudah memenuhi kriteria, saya harap bisa diterima tanpa diskriminasi, tanpa alasan macam-macam. Persyaratannya hanya fokus kepada skill dan persyaratan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan,” tuturnya.
