Daerah Khusus Jakarta, Sekilasbandungraya.com – Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam mendorong skema creative financing sebagai solusi pembiayaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bertema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita” di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
“Creative finance bukan hanya dari sisi kuantitatif, bagaimana meningkatkan pendapatan APBD kabupaten/kota atau provinsi, tetapi juga kualitas belanjanya. Setiap rupiah harus berorientasi pada hasil, manfaat, dan dampak,” ujarnya.
Dalam paparannya, Herman menyebut ada delapan sumber pembiayaan pembangunan yang dapat dioptimalkan, mulai dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, pinjaman daerah, obligasi daerah, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana umat, serta Corporate Social Responsibility (CSR).
Herman menekankan, pembangunan daerah harus mengedepankan keselarasan dari tingkat provinsi hingga desa.
“Kalau tema besar Jawa Barat adalah infrastruktur, maka bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa harus sejalan. Jangan sampai provinsi membangun jalan, sementara kabupaten/kota tidak memfokuskan anggaran untuk infrastruktur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi penggunaan APBD. Indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya pada output tapi outcome. “Jalan yang dibangun harus jelas dampaknya terhadap penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Ini yang sedang kami exercise sekarang,” ungkap Herman.
Salah satu creative financing yang akan dilakukan Pemdaprov Jabar adalah penerbitan obligasi daerah Rp900 miliar untuk infrastruktur dan konstruksi seperti rumah sakit.
“Kami sudah siap mengeksekusi, namun Gubernur masih mempertimbangkan aspek cost-benefit. Kalau fiskal memadai, jangan dulu pinjam. Tapi saat kepepet untuk hal produktif, obligasi daerah sudah disiapkan,” jelasnya.
Sementara itu, skema kreatif yang telah dilakukan yakni KPBU pengelolaan TPPAS Legoknangka senilai Rp1,5 triliun bekerja sama dengan konsorsium Jepang, Sumitomo. Proyek pengelolaan sampah ditargetkan jadi yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2.000 ton per hari.
Di sisi lain, Herman menekankan pentingnya optimalisasi dana umat melalui zakat ASN serta dukungan CSR dari berbagai pihak.
“Kami merasakan zakat itu dahsyat. Penyalurannya cepat, tepat, dan langsung dirasakan masyarakat. Demikian pula CSR, selama ada integritas dan kepercayaan, kolaborasi dengan sektor swasta bisa menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.
