Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Waktu Buktikan Ijazah di PTUN

Nasional27 Dilihat

Jakarta, SBR – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Konfirmasi tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.

Baca Juga  Gubernur Dedi Mulyadi Serukan “Sunda Jaya di Nusantara” dalam Puncak Milangkala Tatar Sunda di Bandung

Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niatan tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” tegasnya.

Dalam pertemuan yang sama, Wapres Gibran juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga  Jokowi Berduka dan Minta Liga 1 Dihentikan Sementara

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.

Diketahui, niatan pengunduran diri tersebut muncul di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menekan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.

Polemik tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA.

Baca Juga  Presiden RI Prabowo Subianto Sambut Langsung Kedatangan Wakil PM Malaysia

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengajuan pengunduran diri secara formal dan tertulis dari Wapres Gibran kepada Presiden.

Tinggalkan Balasan