Kota Bandung, SBR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Polda Jabar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan menyiapkan personel, tim kesehatan, peralatan, serta dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi bersama TNI, Polri, BMKG, dan berbagai unsur terkait untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan mengerahkan personel, tetapi juga membutuhkan pemetaan wilayah rawan dan pembaruan informasi cuaca secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Erwan seusai menghadiri Apel Siaga Tanggap Bencana dalam rangka kesiapan menghadapi bencana di wilayah hukum Polda Jawa Barat, di Lapangan Apel Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).
“Saya mengapresiasi terselenggaranya apel siaga tanggap bencana tahun 2026 yang diselenggarakan Polda Jawa Barat. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung,” ujar Erwan.
Ia memastikan Pemprov Jabar telah menyiapkan dukungan lintas sektor, termasuk tim kesehatan dari Dinas Kesehatan serta personel BPBD beserta perlengkapan pendukungnya.
“Kami sudah siapkan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan dan juga dari BPBD beserta seluruh tim dan perlengkapannya. Semua sudah kami siapkan,” katanya.
Menurut Erwan, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk mempercepat respons ketika potensi bencana mulai terdeteksi. Karena itu, pembentukan grup komunikasi lintas instansi diharapkan mampu memastikan setiap perkembangan situasi dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Kami berharap melalui WhatsApp grup ini semua saling memantau, terus melakukan pembaruan informasi. Jadi, ketika ada perkembangan kondisi di lapangan, seluruh pihak bisa segera mengetahuinya,” tuturnya.
Erwan juga mengapresiasi peran BMKG yang secara konsisten menyampaikan informasi prakiraan cuaca dan potensi ancaman bencana secara berkala, termasuk proyeksi kondisi cuaca satu hingga dua minggu ke depan.
“Terima kasih kepada BMKG yang terus secara real time menyampaikan kondisi cuaca sampai seminggu, dua minggu ke depan. Dari informasi tersebut, kita bisa melihat potensi bencana seperti apa dan berada di kabupaten mana,” ungkapnya.
Ia menegaskan, informasi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini, bukan justru menunggu bencana terjadi.
“Jadi, kita sudah betul-betul siap dan sudah kita petakan. Harapannya, tidak ada bencana di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan tidak ada bencana di Jawa Barat,” kata Erwan.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Hengki menegaskan, apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi dan kolaborasi berbagai unsur dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya ketika menghadapi ancaman bencana.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, tetapi juga Badan SAR, BPBD, BMKG, Pramuka, komunitas Trabas, klub otomotif offroad, ORARI, hingga Senkom.
“Ini adalah wujud sinergitas dan kolaborasi instansi terkait. Semua hadir dalam apel gelar pasukan siaga tanggap bencana Provinsi Jawa Barat. Ini sebagai wujud bahwa negara hadir untuk masyarakat,” ujar Hengki.
Ia menambahkan, seluruh unsur telah mempersiapkan personel, sarana prasarana, serta logistik untuk mendukung penanganan bencana sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kesiapan personel, sarana prasarana, dan logistik kita sudah siap untuk bergerak bersama untuk masyarakat,” tegasnya.
Hengki menjelaskan, strategi mitigasi harus disesuaikan dengan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah. Daerah rawan longsor, misalnya, membutuhkan dukungan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses jalan yang tertutup material longsoran.
“Kalau tanah longsor, selain personel, apa yang harus disiapkan? Alat berat. Kalau longsoran menutupi jalan, di sana sudah ada buldoser untuk mengeruk tanah longsoran,” jelasnya.
Sementara untuk wilayah rawan banjir, kesiapan diarahkan pada kemampuan evakuasi masyarakat dengan melibatkan personel Polair, TNI, dan unsur terkait lainnya.
“Kalau banjir, personel Polair dan TNI semuanya siap untuk melakukan evakuasi masyarakat. Perahu karet, pelampung, dan seterusnya disiapkan menyesuaikan kondisi yang ada,” katanya.
Bahkan, kebutuhan logistik untuk penanganan bencana angin puting beliung juga telah diperhitungkan. Hengki mencontohkan kejadian angin puting beliung di wilayah Ciwidey beberapa hari sebelumnya yang menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap.
Menurutnya, penanganan kondisi tersebut membutuhkan perlengkapan yang berbeda dibandingkan bencana banjir maupun longsor.
“Di Ciwidey banyak rumah yang atapnya terbang. Kita butuh palu, paku, seng untuk memberikan atap rumah. Jangan sampai masyarakat terkena hujan karena rumahnya rusak,” ungkap Hengki.
Ia menegaskan, pemetaan ancaman bencana harus diikuti dengan distribusi personel dan perlengkapan yang sesuai. Dengan demikian, setiap daerah memiliki dukungan yang benar-benar dibutuhkan ketika bencana terjadi.
Dalam memperkuat koordinasi, Polda Jabar juga telah membentuk WhatsApp Group Siaga Tanggap Bencana Jawa Barat yang melibatkan para pimpinan instansi terkait. Melalui grup tersebut, BMKG akan menyampaikan pembaruan kondisi cuaca setiap hari sebagai dasar pengambilan keputusan.
Hengki menyebutkan, informasi peringatan dini menggunakan empat tingkatan status, yakni hijau, kuning, oranye, dan merah. Setiap perubahan status menjadi acuan bagi seluruh unsur untuk meningkatkan kesiapan dan menentukan langkah respons.
“Kalau hijau berarti aman. Kalau mulai kuning berarti siaga, oranye waspada, dan merah awas. Artinya, ketika informasi BMKG sudah menunjukkan kondisi oranye, kita harus mulai bersiap-siap,” paparnya.
Ia menekankan, seluruh unsur tidak boleh menunggu sampai ancaman mencapai tingkat tertinggi untuk mulai bergerak.
“Jadi, kita siap bergerak setiap saat. Personel, sarana prasarana, obat-obatan, logistik, dan makanan sudah disiapkan. Makanya kita hadir bersama hari ini untuk menyamakan langkah, satu gerak, satu langkah untuk masyarakat,” tegasnya.
Hengki juga menyoroti pentingnya keterlibatan media dalam menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Menurutnya, kecepatan informasi menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko dan menyelamatkan warga di wilayah yang berpotensi terdampak.
“Peran, potensi, dan kemampuan rekan-rekan media sangat penting untuk menyampaikan informasi. Ketika ada informasi dari BMKG, kita segera sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan potensi banjir rob di kawasan pesisir Pangandaran dan Sukabumi yang membutuhkan penyampaian informasi secara cepat agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi, termasuk evakuasi apabila diperlukan.
“Termasuk melalui media sosial, Instagram, dan lainnya. Informasi harus segera sampai kepada masyarakat supaya mereka bisa mengambil langkah penyelamatan,” pungkasnya.
