SEKILAS BANDUNG RAYA – Saya menyayangkan munculnya pernyataan seorang pengacara dalam sebuah wawancara publik yang mengaitkan persoalan hukum Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dengan dugaan kepentingan politik dan hubungan kepemimpinan bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Pernyataan yang menggambarkan seolah-olah terdapat upaya menghabisi citra politik seseorang, bahkan menyinggung kemungkinan adanya pihak yang merasa nyaman memimpin sendiri, merupakan narasi yang patut dipertanyakan dasar pembuktiannya. Jangan sampai persoalan hukum yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan justru berubah menjadi panggung pembentukan opini politik yang berpotensi merusak hubungan antarpemimpin daerah. Seorang pengacara tentu memiliki hak menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut harus disertai tanggung jawab profesional untuk membedakan fakta hukum, dugaan, dan penilaian pribadi.
Pertama, seorang pengacara seharusnya menjadi penjernih persoalan, bukan justru menambah keruh keadaan. Profesi advokat adalah profesi terhormat yang menuntut kecermatan, kedewasaan, dan pengendalian diri dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Ketika seorang pengacara berbicara di ruang publik, terlebih mengenai perkara yang bersinggungan dengan pemerintahan, setiap kalimatnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, saya mempertanyakan: apa urgensinya menghubungkan perkara hukum dengan dugaan kepentingan politik apabila belum disampaikan bukti yang dapat diuji? Apakah pernyataan tersebut benar-benar untuk memperjuangkan keadilan bagi klien, atau justru berisiko membuka konflik baru yang sebenarnya tidak diperlukan? Membela klien tidak harus dengan membangun kecurigaan terhadap pihak lain. Keberanian seorang advokat bukan diukur dari seberapa keras pernyataannya, melainkan seberapa kuat fakta dan argumentasi hukumnya.
Kedua, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sudah sepatutnya memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Apakah pernyataan pengacara tersebut benar-benar mencerminkan sikap dan pandangan pribadi Erwin? Apakah benar terdapat persoalan hubungan kerja dengan Wali Kota sebagaimana kesan yang muncul dalam wawancara itu? Ataukah seluruh pernyataan tersebut semata-mata merupakan pendapat pribadi narasumber? Pertanyaan ini penting dijawab agar masyarakat tidak terus-menerus dipertontonkan berbagai penafsiran yang berpotensi memperlebar jarak antara kedua pemimpin Kota Bandung. Diamnya seorang pejabat tidak otomatis berarti membenarkan pernyataan orang lain, tetapi ketika kegaduhan telah menyentuh kepentingan pemerintahan, klarifikasi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Erwin perlu menegaskan sikapnya sendiri agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan kepentingannya tanpa kejelasan.
Ketiga, saya menilai sangat tidak bijaksana apabila proses hukum dijadikan dasar untuk membangun kesan bahwa terdapat pihak tertentu yang sedang melakukan pembunuhan karakter politik. Apabila memang terdapat bukti mengenai intervensi, penyalahgunaan kewenangan, atau rekayasa perkara, sampaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, apabila belum ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan menggiring masyarakat kepada kesimpulan yang belum teruji. Terlebih apabila narasi tersebut secara tidak langsung menempatkan Wali Kota Bandung dalam posisi seolah-olah memperoleh keuntungan politik dari persoalan hukum wakilnya. Kita tidak boleh membiarkan asumsi diperlakukan sebagai fakta, dugaan dipasarkan sebagai kebenaran, dan konflik dibangun hanya melalui permainan persepsi. Prinsip praduga tak bersalah, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang harus berlaku sama, baik bagi Wali Kota maupun Wakil Wali Kota.
Keempat, saya mengingatkan bahwa masyarakat Kota Bandung tidak memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk terus-menerus dipertontonkan dalam suasana ketegangan politik. Masyarakat membutuhkan penyelesaian banjir, penataan transportasi, perbaikan jalan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan pribadi, perbedaan komunikasi, ataupun dinamika politik di antara kedua pemimpin tidak seharusnya mengalahkan kepentingan jutaan warga Bandung. Dalam keadaan seperti ini, seorang pengacara semestinya mendorong dialog, rekonsiliasi, dan komunikasi yang konstruktif, bukan justru menyampaikan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai upaya memperuncing perbedaan. Jangan sampai pembelaan terhadap satu orang justru menimbulkan kerugian lebih besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.
Kelima, saya meminta Wakil Wali Kota Erwin berbicara langsung, tegas, dan terbuka. Apabila memang tidak pernah memberikan keterangan atau persetujuan atas narasi yang disampaikan pengacara tersebut, maka sudah selayaknya dilakukan pelurusan. Sebaliknya, apabila pernyataan tersebut memang mencerminkan pandangannya, masyarakat berhak mengetahui fakta dan dasar argumentasinya. Jangan membiarkan pihak ketiga terus menjadi penafsir hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menjelaskan sikapnya sendiri, bukan membiarkan publik menebak-nebak melalui pernyataan orang lain. Klarifikasi ini bukan bentuk kelemahan, melainkan keberanian politik untuk menjaga kewibawaan jabatan dan menghentikan berkembangnya spekulasi yang tidak produktif.
Keenam, saya mengajak seluruh pihak untuk mengembalikan persoalan ini kepada kepentingan hukum, konstitusi, dan masa depan Kota Bandung. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta tidak boleh diperalat untuk kepentingan politik siapa pun. Pada saat yang sama, profesi advokat harus tetap menjaga independensi, integritas, dan etika dalam menyampaikan pendapat. Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai tanggung jawab konstitusional dan administratif untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif. Bandung tidak membutuhkan pertarungan opini yang tidak berkesudahan. Bandung membutuhkan dua pemimpin yang mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas ego, perbedaan, dan kepentingan politik. Sudah saatnya semua pihak menghentikan pernyataan yang memperkeruh suasana, membuka ruang komunikasi, dan mengutamakan penyelesaian yang bermartabat.
PENEGASAN SIKAP
“Pengacara boleh keras dalam membela kepentingan hukum kliennya, tetapi jangan sampai kehilangan kejernihan dalam berbicara. Wakil Wali Kota harus berani memberikan klarifikasi, Wali Kota harus memperoleh ruang yang adil untuk menjelaskan sikapnya, dan masyarakat jangan terus-menerus disuguhi dugaan tanpa pembuktian. Jangan jadikan persoalan hukum sebagai bahan bakar konflik politik. Bandung terlalu besar untuk dikorbankan hanya karena pertarungan persepsi dan kepentingan.”
