Bandung, SBR – Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung menyerap aspirasi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan perwakilan pengelola apartemen dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, Selasa (20/10/2026).
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 20, H. Sutaya, S.H., M.H.
Sejumlah persoalan krusial mengemuka dalam rapat tersebut. Di antaranya, ketidakpastian relokasi sekitar 125 Kepala Keluarga (KK) penghuni Rusunawa Rancacili, usulan keringanan biaya sewa bagi kelompok veteran, hingga persoalan keterjangkauan biaya hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, penghuni juga menyampaikan keluhan terkait ketersediaan air bersih, pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), serta tingginya tarif penggunaan sarana olahraga di lingkungan rusunawa.
Sementara itu, perwakilan Perkumpulan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) TSM Apartemen turut menyoroti kendala perizinan, pengelolaan air, dan persoalan legalitas hunian
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus 20, H. Sutaya, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Raperda.
“Semua masukan ini sangat berharga. Kami tidak ingin Raperda ini hanya normatif di atas kertas, tapi harus menjawab persoalan nyata di lapangan. Mulai dari kepastian relokasi warga Rancacili hingga keadilan biaya sewa bagi veteran dan MBR,” ujar H. Sutaya.
Senada, Anggota Pansus 20, Asep Robin, S.H., M.H., menegaskan pentingnya menyerap kondisi riil di lapangan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan Raperda ini, Pansus 20 DPRD Kota Bandung mendorong lahirnya regulasi yang mampu menghadirkan kepastian hukum, hunian yang layak dan terjangkau, pengelolaan fasilitas yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penghuni rumah susun di Kota Bandung.
