Bandung, sekilasbandungraya.com – Dinas Perhubungan terus melakukan penataan dan pemeliharaan sarana serta prasarana transportasi untuk mendukung kenyamanan mobilitas masyarakat. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Sonata Talkshow bertema “Bandung Makin Nyaman: Menata Prasarana untuk Mobilitas Warga”, Kamis, 17 September 2026.
Dalam siaran bersama Radio Sonata dan Radio PRFM tersebut, hadir Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hady. Ia menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari penataan halte, pembangunan dan pemeliharaan JPO, hingga pengelolaan fasilitas pendukung transportasi lainnya.
Ferlian mengatakan, sejumlah halte di Kota Bandung juga telah dimanfaatkan untuk mendukung layanan transportasi seperti Metro Jabar Trans.
“Ada beberapa titik halte yang digunakan oleh Metro Jabar Trans, contohnya yang di Jalan Merdeka, Jalan Muhammad Toha, Pasar Bunga, dan Hotel California,” ujarnya.
Terkait JPO, Ferlian menyebut kebutuhan fasilitas penyeberangan tersebut masih cukup tinggi, terutama di sejumlah ruas jalan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup padat.
“Dari 21 yang ada memang dikatakan masih kurang. Belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan kajian untuk melihat kebutuhan JPO.
“Kami sebetulnya sudah membuat kajian kebutuhan JPO tahun 2024. Namun di Jalan Soekarno-Hatta ini ada beberapa titik yang memang sangat dibutuhkan,” kata Ferlian.
Menurut Ferlian, salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan JPO adalah pembiayaan, terlebih beberapa titik prioritas berada di ruas jalan nasional.
“Kebutuhan JPO-JPO ini prioritas semua ada di jalan nasional. Ini juga menjadi tantangan bagi kami,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung berupaya membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. “Kami coba untuk melakukan inovasi dengan mengajak pihak sektor-sektor swasta untuk berperan serta membangun infrastrukturnya. Alhamdulillah ada beberapa pihak dan usaha yang memang berminat juga untuk membangun JPO,” tutur Ferlian.
Salah satu pembangunan JPO yang telah direalisasikan adalah JPO Peta. Ferlian menjelaskan, pembangunan tersebut dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat sudah meminta dari tahun 2020. Baru bisa kami realisasikan di 2025,” ujarnya.
Tidak hanya membangun fasilitas baru, pemeliharaan JPO yang telah tersedia juga menjadi perhatian.
“Tahun ini kita akan melakukan pemeliharaan dari aspek konstruksi, jadi belum ke aspek estetika. Karena hasil asesmen ternyata ada beberapa konstruksi yang perlu dilakukan perbaikan,” jelas Ferlian.
Ia menuturkan, adanya perbaikan konstruksi bukan berarti JPO tersebut berada dalam kondisi membahayakan. “Bukan berarti JPO tersebut sudah tidak layak atau berbahaya, tidak. Jadi hasil penilaian ada beberapa yang memang perlu dilakukan perbaikan,” katanya.
Selain JPO, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga melakukan koordinasi terkait palang pintu perlintasan kereta api.
“Mulai tahun ini kita sedang berkoordinasi dengan Balai Teknik Kereta Api. Ada tiga pintu perlintasan yang oleh Balai Teknik Kereta Api itu sudah dibangunkan dan sementara akan dipinjam pakai kepada kita,” ujar Ferlian.
Dalam pemeliharaan halte, Dishub Kota Bandung juga menghadapi persoalan vandalisme dan pemasangan stiker tanpa izin.
“Setiap kegiatan pemeliharaan yang teman-teman lakukan di lapangan itu selalu, paling banyak itu vandalisme,” ujarnya. “Vandalisme ini sangat mengganggu sekali dari sisi estetika. Pemasangan stiker juga membutuhkan kesadaran semuanya,” lanjut Ferlian.
Ferlian menyebut pengawasan melalui CCTV turut membantu mengidentifikasi aksi vandalisme di sejumlah halte. “Kami sudah dapat beberapa video CCTV. Bahkan pernah kami posting waktu itu ada yang melakukan vandalisme di Halte Merdeka,” katanya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya berupaya mengisi ruang-ruang informasi yang kosong di halte agar tidak dimanfaatkan untuk melakukan vandalisme.
Sementara itu, dalam menentukan lokasi halte, Dishub Kota Bandung mempertimbangkan pola pergerakan masyarakat. “Kami melihat di mana pusat kegiatan, di sana pasti ada pergerakan yang cukup tinggi. Kami akan survei titik mana kira-kira yang memang dibutuhkan untuk dibangun halte,” jelas Ferlian.
Ia menambahkan, pola tersebut mencakup kawasan permukiman, perkantoran, sekolah, dan pusat aktivitas masyarakat lainnya
Ke depan, penataan sarana dan prasarana transportasi di Kota Bandung tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak dan kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.
“Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki juga,” ujar Ferlian. Upaya pemeliharaan, pembangunan, pengawasan, serta kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menghadirkan sarana transportasi yang lebih tertata dan mendukung mobilitas warga Kota Bandung.**
