Bandung,sekilasbandungraya.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban penyiksaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung.
Dedi mengaku sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga korban dan mendengarkan langsung kondisi yang dialami korban. Meski tidak berbicara secara langsung dengan korban, ia mengaku tersentuh dengan penderitaan yang dialami perempuan tersebut.
“Saya mendengar ceritanya dan tentu sangat prihatin. Ada dua hal yang harus segera diselesaikan, pertama soal pengobatan korban dan kedua penanganan kasus hukumnya,” kata Dedi. Senin (22/6/2026)
Ia menegaskan, seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga korban dinyatakan sembuh. Karena itu, keluarga korban diminta tidak lagi memikirkan biaya rumah sakit maupun mencari bantuan dari pihak lain.
“Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Tidak usah lagi mencari BPJS atau ke mana-mana, semua ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga memastikan keluarga korban akan mendapat bantuan selama mendampingi proses pemulihan di rumah sakit sehingga tidak perlu khawatir mengenai kebutuhan sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi turut mengingatkan seluruh perempuan di Jawa Barat dan Indonesia agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalin hubungan maupun bepergian dengan orang lain.
“Saya mengingatkan kepada seluruh kaum perempuan di Jawa Barat dan Indonesia agar lebih berhati-hati. Peristiwa seperti ini mungkin banyak terjadi, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan,” ucapnya.
Terkait proses hukum, Dedi optimistis jajaran kepolisian dapat segera menangkap pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran.
“Saya yakin Pak Kapolda dan seluruh timnya tidak akan lama lagi bisa menangkap pelaku,” katanya.
Dedi juga menegaskan bahwa tidak diperlukan lagi penggalangan dana atau open donasi untuk korban karena seluruh kebutuhan pengobatan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tidak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya,” tegasnya. (Le)
